Atas Nama Hukum

Atas Nama Hukum3 min read

By

Salam Sruput…….!!!

Lur, Sudah saatnya kita Menyoroti  keteraturan Hukum. Persoalan bangsa akhir-akhir ini bukan lagi tentang bagaimana kebebasan berpendapat bisa dijamin oleh negara, tapi bagaimana  undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dapat ditegakkan tanpa pandang bulu Dalam koridor etika kebangsaan dan bernegara.

Dalam Kacamata Perundang-Undangan Pasca Reformasi sebenarnya kebebasan berpendapat telah diatur sedemikian rupa untuk menjamin cek and balance dalam menjalankan kehidupan Bernegara. Baik antara pemegang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Kepolisian/Militer, dan juga Rakyat sipil/Pers. Namun Semangat Kebebasan berpendapat mungkin bisa dikatakan telah melampaui batas dari semangat dan tujuan cita cita Reformasi 98.

Akhir-akhir ini misalnya kita menemukan sebuah kasus orang dengan gampannya menyebut ingin memenggal “kepala Presiden”. atau juga segerombolan orang yang melakukan demonstrasi pada Tengah Malam tanggal 21-22 Mei di sekitaran gedung Bawaslu hingga Pasar Tanah Abang yang kemudian menyebabkan 9 korban Jiwa. Dalam kacamata Hak Asasi Manusia kedua kasus diatas sama-sama mencerminkan tentang kebebasan berserikat dan berpendapat di muka umum dan dijamin oleh undang-undang namun Apakah hal ini tidak menjadi permasalahan jikalau apa yang diungkapkan secara spesifik menyinggung dan dapat berimplikasi pada keamanan kepala negara? apakah kebebasan berpendapat seperti ini yang ingin kita lihat di negara kita?

Dalam undang-undang negara kita, telah diatur setidaknya ada dua aturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat 3 tentang jaminan kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan pendapat di khalayak umum. Semangat Kebebasan berpendapat ini yang tertuang dalam pasal ini ialah sebagai respon dari cita-cita amendemen Konstitusi pasca Reformasi dan jika ada satupun individu atau golongan yang menghalang-halangi individu atau golongan lain maka ia berhadapan Dengan Konstitusi. Tak Hanya UUD 45 pasal 28 E yang mengatur kebebasan dalam berserikat dan berpendapat, dalam Undang-Undang kita juga terdapat undang-undang tentang ITE yang didalamnya terdapat beberapa pasal-pasal yang membatasi untuk berpendapat di muka umum.

Secara sekilas kita melihat terdapat kontradiktif antara Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan berpendapat dan Undang-Undang ITE. Tapi jika kita lebih cermat dalam melihat kedua undang-undang ini maka kita dapat menemukan pada keduanya semangat bersama tentang bagaimana kita bebas berserikat berkumpul dan berpendapat dijamin oleh negara Namun kemudian tidak serta-merta menyebabkan kita bebas untuk mengemukakan hal-hal apapun. disini akan menjadi rancu jika kita tidak mengetahui batasan-batasan mana yang masih tergolong sebagai kebebasan berpendapat dan batasan mana yang sudah melewati atau melanggar pasal-pasal yang ada pada undang-undang ITE.

Sebagaimana yang  tercantum diatas setidaknya Ada 2 poin besar yang dijamin oleh Hukum. Point Pertama bahwa ada sesuatu yang melekat di seluruh individu yang melekatnya sejak dia lahir atau yang bersifat kodrati  seperti halnya kita tidak pernah meminta untuk lahir dalam suku tertentu, lahir sebagai pemeluk agama tertentu atau lahir di keluarga tertentu dengan bentuk tubuh tertentu, semua persoalan-persoalan ini bersifat individu personal yang sifatnya kodrati yang tidak bisa ditolak. Karena bersifat Individu maka Pertanggungjawabannya bukan kepada Publik dan Publikpun tidak berhak mempersoalkan selama tidak mengganggu sekitarnya.

Poin berikutnya ialah ada sesuatu yang melekat karena perolehan atau karena usaha  untuk mencapainya diantaranya ialah menjadi Pejabat Publik baik eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif yang pertanggungjawabannya kepada publik sehingga publik berhak mempertanyakan, mengetahui, dan mengkritik kinerja pejabat Publik baik di ranah eksekutif legislatif militer kepolisian dan lainnya karena bersifat.

Dari kedua poin di atas kita dapat mengetahui batasan-batasan dalam berpendapat yang dijamin oleh undang-undang dan dibatasi pula oleh undang-undang. Sehingga tercipta suatu tatanan kebangsaan ketatanegaraan yang positif dalam membangun Negara Republik Indonesia, gitu barang kali opininya lur.

Kalau menurut dulur gimana?